Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei seharusnya menjadi momentum untuk tidak hanya mengenang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetapi juga menilai sejauh mana pendidikan di Indonesia bergerak menuju sistem yang benar-benar memerdekakan.
Di tengah arus digitalisasi dan masuknya kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: seperti apa sebenarnya pendidikan yang dapat dikatakan maju?
Pendidikan yang maju bukan sekadar pendidikan yang berbasis teknologi, melainkan pendidikan yang mampu menjamin akses yang adil, kualitas yang merata, dan relevansi dengan kebutuhan zaman. Teknologi memang menjadi alat penting, tetapi bukan tujuan utama. Ketika sebagian sekolah telah memanfaatkan AI dan platform digital, sementara yang lain masih kesulitan mendapatkan akses internet, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan ketimpangan yang semakin dalam.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026. Anggaran ini mencerminkan komitmen besar negara dalam membangun pendidikan. Namun, pendidikan yang maju tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan arah penggunaannya. Tanpa distribusi yang adil dan kebijakan yang berfokus pada daerah yang paling tertinggal, anggaran besar berisiko hanya mempercepat kemajuan bagi mereka yang sudah memiliki akses.
Seharusnya, arah pembangunan pendidikan tidak berhenti pada digitalisasi semata, tetapi mencakup beberapa hal mendasar. Pertama, pemerataan infrastruktur sebagai fondasi utama, sehingga setiap peserta didik memiliki titik awal yang setara. Kedua, penguatan kapasitas guru, karena teknologi tidak akan bermakna tanpa pendidik yang mampu menggunakannya secara kritis. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada peningkatan kualitas berpikir, bukan sekadar kemudahan menyelesaikan tugas.
Dengan demikian, pendidikan yang maju adalah pendidikan yang tidak meninggalkan siapa pun. Kemajuan tidak diukur dari seberapa cepat sebagian sekolah bertransformasi, tetapi dari seberapa luas perubahan itu dapat dirasakan secara merata. Tanpa prinsip keadilan sebagai dasar, digitalisasi justru berpotensi menjadi simbol kemajuan yang semu.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi titik refleksi bahwa tantangan terbesar pendidikan Indonesia hari ini bukan sekadar mengejar modernisasi, tetapi memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang adil, inklusif, dan mampu membentuk manusia yang kritis serta siap menghadapi perubahan zaman.
Oleh: Nabila Amelia Kirani, Anggota Bidang RPK, PK IMM FKM UMJ 2025-2026
