Oleh: Nashrul Mu’minin, Content writer
Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menemukan momentumnya di jalanan. Setelah aksi mahasiswa di Jakarta yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, kini Yogyakarta kembali menjadi pusat perhatian melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di Pertigaan Gejayan, Sleman.
Gejayan bukanlah nama yang asing dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Kawasan ini telah lama menjadi simbol perlawanan sipil terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Sejak era Reformasi 1998 hingga berbagai gelombang protes pada tahun-tahun berikutnya, Gejayan selalu hadir sebagai ruang publik tempat masyarakat menyampaikan kegelisahan mereka.
Sabtu, 13 Juni 2026, ribuan massa dari berbagai unsur mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil kembali berkumpul di kawasan tersebut. Mereka datang bukan sekadar membawa spanduk dan poster, melainkan membawa keresahan yang lahir dari berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, dan demokrasi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Memanggil ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang berlangsung di Yogyakarta dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai organisasi mahasiswa, kelompok buruh, pekerja informal, aktivis demokrasi, hingga komunitas masyarakat sipil bergabung dalam satu barisan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak lagi hanya datang dari satu kelompok tertentu. Berbagai elemen masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda mulai menemukan titik temu dalam persoalan yang mereka hadapi bersama.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok, tekanan terhadap daya beli masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi menjadi alasan utama mengapa banyak warga merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung.
Bagi sebagian masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional yang sering diumumkan pemerintah belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga masih harus berjuang menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
Mahasiswa menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan-persoalan mendasar tersebut. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.
Karena itulah salah satu tuntutan utama yang muncul dalam aksi ini adalah penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Massa menilai stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Selain isu ekonomi, demonstran juga menyoroti berbagai program pemerintah yang dianggap memerlukan evaluasi menyeluruh. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu sasaran kritik yang cukup kuat dalam aksi tersebut.
Bukan karena tujuan programnya dianggap buruk, melainkan karena sebagian kelompok masyarakat mempertanyakan efektivitas, transparansi anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta potensi penyimpangan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya.
Mahasiswa berpendapat bahwa program sebesar apa pun harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, program yang dirancang untuk membantu rakyat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Kritik serupa juga diarahkan kepada program Koperasi Desa Merah Putih. Sebagian peserta aksi menilai konsep yang dibangun dalam program tersebut perlu dikaji kembali agar benar-benar sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan.
Menurut mereka, koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan dikelola secara partisipatif oleh anggota, bukan sekadar menjadi proyek administratif yang lahir dari atas.
Persoalan demokrasi juga menjadi tema besar yang mengemuka dalam demonstrasi tersebut. Massa menilai ruang kebebasan sipil harus terus dijaga sebagai fondasi utama negara demokrasi.
Hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, serta melakukan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.
Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Kritik justru menjadi instrumen penting untuk mengoreksi kebijakan yang dianggap kurang tepat sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih baik.
Demonstran juga menyoroti berbagai kebijakan yang berkaitan dengan institusi keamanan negara. Mereka menyampaikan penolakan terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi memperluas peran aparat keamanan dalam wilayah sipil.
Kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat Indonesia memiliki pengalaman sejarah panjang ketika ruang sipil pernah berada di bawah pengaruh kekuatan politik dan keamanan yang sangat dominan.
Bagi kelompok masyarakat sipil, reformasi yang lahir pada tahun 1998 telah menghasilkan berbagai perubahan penting yang harus terus dijaga. Salah satunya adalah pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan ruang militer.
Karena itu tuntutan mengenai pencabutan sejumlah regulasi yang dianggap bermasalah menjadi salah satu agenda utama dalam demonstrasi tersebut.
Aksi di Gejayan juga menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran penting sebagai kelompok penekan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa mahasiswa sering hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan besar. Mereka pernah menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan, gerakan reformasi, hingga berbagai gerakan sosial lainnya.
Meski demikian, demonstrasi bukan berarti seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan harus dihormati.
Pemerintah tentu memiliki argumentasi tersendiri terkait berbagai program yang sedang dijalankan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut.
Karena itu dialog menjadi hal yang sangat penting. Demonstrasi seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk permusuhan antara rakyat dan pemerintah, melainkan sebagai bagian dari komunikasi politik yang sehat.
Ketika aspirasi masyarakat disampaikan secara damai dan pemerintah bersedia mendengarkan dengan terbuka, maka demokrasi sesungguhnya sedang bekerja sebagaimana mestinya.
Yang patut menjadi perhatian adalah munculnya kegelisahan yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat secara bersamaan. Ketika mahasiswa, buruh, pekerja informal, dan kelompok sipil lainnya mulai menyuarakan persoalan yang serupa, maka pemerintah perlu membaca fenomena tersebut secara serius.
Sebab demonstrasi besar biasanya bukan lahir dari satu masalah tunggal. Ia merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
Gejayan hari ini pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah persimpangan jalan di Yogyakarta. Ia telah menjelma menjadi simbol suara publik yang meminta agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat, mendengar kritik dengan lapang dada, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari kritik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Karena itu, suara yang terdengar dari Gejayan sesungguhnya bukan sekadar teriakan demonstran, melainkan pengingat bahwa dalam demokrasi, rakyat tetap merupakan pemilik kedaulatan tertinggi.
Poin-Poin Penting Aksi Gejayan 2026
- Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mendesak evaluasi serta penghentian program MBG yang dianggap rawan penyimpangan.
- Mengkritisi program Koperasi Desa Merah Putih.
- Menolak perluasan peran militer di ranah sipil.
- Mendesak pencabutan UU TNI dan UU Polri yang dianggap bermasalah.
- Menuntut perlindungan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.
- Mendorong pendidikan gratis yang lebih merata.
- Menuntut peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
- Mendesak perlindungan hak-hak buruh dan pekerja.
- Menyoroti kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat.
- Menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
- Menjadikan Gejayan sebagai ruang konsolidasi gerakan sipil dan demokrasi.
