“Kesabaran orang baik ada batasnya”, begitulah peribahasa yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat di Kabupaten Rembang saat ini. Hal ini dapat dilihat dari respon warganet Rembang terhadap postingan akun Facebook “Pemerintah Kabupaten Rembang”.
Dalam unggahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengklaim tingkat kemantapan jalan telah mencapai 71,17 persen menuai gelombang kritik dari warganet. Alih-alih mendapat apresiasi, kolom komentar dipenuhi keluhan masyarakat yang menilai kondisi jalan di berbagai wilayah masih jauh dari kata layak.
Pemkab Rembang menyampaikan bahwa persentase kemantapan jalan mencapai 71,17 persen. Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang, Maryosa, menjelaskan bahwa kondisi tersebut terdiri atas jalan berkondisi baik sebesar 42,5 persen, sedang 28,8 persen, rusak ringan 12,4 persen, dan rusak berat 16,3 persen. Pemerintah juga menyebut perbaikan jalan terus dilakukan melalui APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Program Inpres Jalan Daerah.
Namun narasi optimistis tersebut tidak sejalan dengan respons masyarakat di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan dasar data yang dipublikasikan pemerintah. Salah satu komentar yang ditulis oleh akun Joko Priyono berbunyi, “71% data dari mana? Jalan perkotaan do bodol didiamkan. Kura-kura dlm perahu, pura-pura tidak tahu. Pejabate do nggak pernah turun lapangan“
Komentar lain bahkan menyebut pemerintah hanya “pintar bermain angka” dan meminta data tersebut dibuktikan dengan kondisi di lapangan.
Keluhan paling banyak datang dari warga Kecamatan Sumber. Mereka menilai jalan di wilayah tersebut rusak parah selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan perhatian serius.
“Jlan raya kecamatan sumber kaet mbiyen koyo Taek ga na perbaikan.jane Melu Rembang pa Ra Leh koq nganti ganti bupati peng Pitu likur panggah ngono AE?” tulis akun Agus Torres.
Warganet lainnya menyindir bahwa wilayah Sumber seolah menjadi bagian Kabupaten Pati karena minimnya pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Rembang.
Tidak hanya Sumber, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai Jalan Sale–Tahunan yang disebut rusak, berdebu akibat aktivitas truk tambang, hingga membahayakan pengguna jalan.
Beberapa komentar juga menyoroti jalan Sulang–Gunem, Japerejo–Lasem, Kalipang, Pasucen Bulu, Karas–Jajar, Kragan, hingga sejumlah jembatan penghubung desa yang menurut warga sudah lama membutuhkan perbaikan.
Selain kerusakan jalan, masyarakat turut mengeluhkan debu dari aktivitas kendaraan tambang yang dinilai memperparah kondisi lingkungan dan mengganggu kesehatan warga.
Nada kekecewaan dalam kolom komentar juga cukup kuat. Beberapa warganet menilai pemerintah lebih sibuk menyampaikan capaian statistik dibanding menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari. Ada pula yang menyebut publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap data yang dipublikasikan karena dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Meski demikian, dalam unggahannya Pemkab Rembang menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan tetap menjadi prioritas. Pemerintah menyebut sejumlah proyek telah dan sedang berjalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta peningkatan ruas jalan menggunakan Dana Alokasi Khusus.
Respons di media sosial menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara data yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman masyarakat sebagai pengguna jalan. Bagi banyak warga, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh persentase statistik, tetapi juga oleh kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari.
