Oleh: Robby Alam Raya
Angin barat daya bertiup membawa aroma garam yang getir melintasi beranda Pendapa Kaca, kediaman resmi bagi Sang Wakil Penguasa Negeri Seribu Pesisir. Di dalam ruang kerja yang terlalu luas untuk ukuran kapasitas berpikir penghuninya, seorang pemuda bernama Raden Belia berdiri mematung di depan jendela besar. Matanya menatap kosong ke arah taman batu yang ditata simetris, tempat di mana dua tahun lalu ia melangkah masuk dengan dagu terangkat, diiringi tepuk tangan gemuruh para penjilat istana dan sorak-sorai massa yang dibayar dengan recehan logistik.
Baru dua puluh empat bulan berlalu. Waktu yang bahkan belum cukup untuk membuat sebatang pohon beringin muda menancapkan akar tunggangnya ke dasar bumi, namun sudah lebih dari cukup untuk menelanjangi kepalsuan sebuah mahkota yang dipaksakan.
Di atas meja kayu jati berukir, tergeletak selembar surat bermeterai basah yang belum ia bubuhi tanda tangan, berdampingan dengan sebuah salinan putusan Mahkamah Adat Agung yang tebalnya menyerupai kitab dosa. Surat itu hanyalah sebuah formalitas untuk menghindari sebuah pengusiran yang memalukan: surat pengunduran diri.
Raden Belia menelan ludah yang terasa berpasir. Ia tahu persis, jika jemarinya menari-nari menolak menandatangani kertas celaka itu, maka Dewan Tetua Negeri di seberang alun-alun sudah menyiapkan panggung pemakzulan yang jauh lebih mengerikan. Palu sidang telah diasah, daftar dosa konstitusional telah dibendel rapi, dan rakyat di jalanan sudah kehabisan kesabaran untuk menonton sandiwara komedi hitam yang selama ini mereka biayai dengan pajak keringat sendiri.
Bagaimana mungkin bangunan kekuasaan yang dirancang dengan begitu licin, dibentengi oleh barisan jenderal bayaran, serta disiram oleh dana tak terbatas dari para cukong tambang dan beton, kini runtuh layaknya istana pasir yang tersapu ombak pasang?
Jawabannya sederhana, namun terlalu pahit untuk dikunyah oleh lidah yang terbiasa disuapi kemewahan: Raden Belia sejak awal memang tidak pernah memiliki sayap untuk terbang setinggi itu. Ia hanyalah seekor burung dara peliharaan yang diikatkan pada punggung seekor rajawali tua, lalu dilemparkan ke langit kekuasaan dengan harapan publik akan tertipu dan mengira ia mampu menaklukkan badai.
Rajawali tua itu adalah ayahandanya sendiri, Baginda Sepuh, mantan penguasa sepuluh tahun yang dikenal lihai memainkan wajah lugu di depan kamera namun berhati dingin saat merancang siasat di balik tirai. Demi melanggengkan cengkeraman dinasti dan mengamankan jejak-jejak proyek raksasa yang penuh lubang utang, Baginda Sepuh menolak tunduk pada hukum alam dan etika kenegaraan.
Ketika gerbang pencalonan tertutup rapat oleh pagar usia dan syarat pengalaman yang diwariskan oleh para pejuang Gerakan Pembaruan, Baginda Sepuh tidak mencari jalan memutar yang terhormat. Ia justru memerintahkan kawanan tukang kayu hukum untuk menggergaji tiang-tiang aturan main hingga patah. Di ruang sidang Mahkamah Penjaga Konstitusi, seorang paman yang duduk di kursi ketua dengan ringan tangan mengetukkan palu, menyulap pasal-pasal suci menjadi karet gelang yang bisa ditarik sesuka hati demi meloloskan sang keponakan kesayangan.
Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata para mahasiswa di jalanan, dirusak secara sistematis melalui meja-meja perjamuan yang harum oleh bau parfum kekuasaan. Geng lingkaran dalam Baginda Sepuh—sekumpulan oportunis yang menamakan diri Barisan Setia Bengawan—bekerja siang dan malam menyulap citra Raden Belia. Pemuda yang gagap saat berhadapan dengan pertanyaan substantif dan lebih sering membagi-bagikan buku tulis bergambar wajahnya sendiri itu, dipuja-puja sebagai simbol masa depan. Segala kritik dibungkam dengan teror hukum, sementara setiap keraguan publik ditimbun dengan bantuan sosial yang dibagikan di pinggir-pinggir jalan layaknya menabur dedak kepada ayam peliharaan.
Selama dua tahun, rekayasa itu tampak begitu kokoh, nyaris tanpa celah apalagi cela. Raden Belia duduk manis di kursi empuk Pendapa Kaca, menikmati segala fasilitas negara sambil sesekali melempar senyum kaku yang diterjemahkan oleh para pendengung bayaran sebagai tanda kedewasaan politik.
Namun, sejarah selalu memiliki cara yang jenaka sekaligus kejam untuk menagih utang pada setiap kebohongan.
Keruntuhan itu bermula dari sebuah ruang gelap di markas komando keamanan, ketika borok paling busuk dari operasi senyap mereka meledak ke permukaan. Faksi garis keras dari lingkaran lama sang ayah—yang di lorong-lorong kekuasaan dijuluki sebagai Geng Bengawan di bawah kendali Inspektur Jenderal Sigra—ternyata telah lama memasang telinga-telinga elektronik di setiap sudut ruang rapat lawan maupun kawan. Operasi penyadapan ilegal itu awalnya dirancang sebagai senjata pemungkas untuk menyandera para ketua partai dan pejabat tinggi agar tetap patuh pada telunjuk Baginda Sepuh.
Celakanya, sepandai-pandainya tupai melompat di atas kabel telanjang, pada akhirnya ia akan tersengat juga.
Sebuah kebocoran data dari dalam ruang kendali penyadapan membuka kotak pandora yang tak lagi bisa ditutup dengan karpet merah. Rekaman-rekaman percakapan rahasia itu menyebar bagai api di padang ilalang kering. Publik mendengar sendiri suara-suara sombong yang mengatur arah putusan hakim, mengancam para penegak hukum, hingga memperdagangkan syarat-syarat pencalonan demi meloloskan Raden Belia. Lebih fatal lagi, dari tumpukan berkas digital yang ikut bocor, terungkap fakta hukum yang tak terbantahkan: dokumen persyaratan administratif pencalonan Raden Belia dua tahun silam ternyata cacat secara hukum dan dipalsukan secara sistematis demi mengejar tenggat waktu pendaftaran.
Seketika, seluruh benteng pertahanan yang dibangun dengan biaya triliunan keping emas itu retak dari dalam.
Para anggota Dewan Tetua Negeri, yang selama ini membungkuk-bungkuk penuh takzim di hadapan Baginda Sepuh, mendadak berubah menjadi serigala lapar yang mencium bau darah. Mereka sadar, mempertahankan pemuda tanpa kompetensi yang terbukti cacat hukum di kursi wakil penguasa sama saja dengan bunuh diri politik. Satu per satu fraksi menarik dukungan, berbalik arah sambil berteriak paling keras menuntut tegaknya marwah konstitusi—sebuah kemunafikan klasik para politisi yang selalu lihai melompat dari kapal yang mulai miring dan bisa dipastikan segera karam.
Sementara itu, Sang Penguasa Utama yang baru, Jenderal Besar Prabu, memilih bersikap dingin layaknya patung perunggu. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menarik Raden Belia dari lumpur hisap, melainkan membiarkan hukum dan mekanisme parlemen berjalan menelan korban yang sejak awal memang terasa mengganjal di pelupuk matanya. Bagi sang Jenderal, hilangnya beban politik bernama Raden Belia justru membersihkan panggung kekuasaannya dari bayang-bayang kendali Baginda Sepuh.
Pintu ruang kerja Pendapa Kaca terbuka perlahan. Seorang ajudan senior melangkah masuk dengan wajah tanpa ekspresi, membungkuk sekadarnya tanpa lagi memancarkan rasa hormat yang tulus seperti kemarin-kemarin.
“Paduka Muda,” ujar ajudan itu datar. “Utusan pimpinan Dewan Tetua telah tiba di ruang tunggu. Mereka menanyakan kepastian surat pengunduran diri sebelum sidang paripurna dibuka pukul dua belas siang nanti. Di luar pagar utama, puluhan ribu mahasiswa dan warga sudah mengepung bundaran.”
Raden Belia memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, terbayang wajah ayahandanya yang kini mulai menua dalam kesunyian di kediaman pribadi di tepi sungai, dikelilingi sisa-sisa pengikut yang sibuk menyelamatkan diri dari kejaran penyidik kasus penyadapan. Semua ambisi dinasti yang dibangun dengan menginjak-injak nurani demokrasi itu kini menguap menjadi debu.
Dengan tangan yang sedikit bergetar, Raden Belia meraih pena emas dari atas meja. Ia menunduk, menorehkan tanda tangan di atas kertas pengunduran diri yang dingin itu. Tidak ada pidato heroik, tidak ada pembelaan yang meyakinkan, dan tidak ada air mata simpati dari rakyat yang dulu ia klaim telah memilihnya.
Saat langkah kakinya meninggalkan lobi marmer Pendapa Kaca menuju mobil hitam tanpa pelat khusus yang akan membawanya pulang ke rumah biasa, ombak sejarah seolah menyapu bersih seluruh jejak kakinya di beranda kekuasaan. Istana pasir yang dibangun di atas pondasi rekayasa, penyadapan, dan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi itu akhirnya rata dengan tanah—meninggalkan pelajaran sunyi bahwa kekuasaan yang dipaksakan tanpa kepantasan hanyalah pinjaman sementara yang bunganya harus dibayar dengan kehinaan. ***
