Oleh: Robby Alam Raya
Di Negeri Gemah Ripah yang dipimpin seorang pamong berpembawaan teduh bernama Sang Paduka Mulia, kesederhanaan bukanlah sekadar perilaku. Ia adalah komoditas politik paling premium. Bertahun-tahun silam, ketika Sang Paduka pertama kali menjejakkan kaki di ibu kota sebagai pejabat daerah yang merangkak naik menjadi penguasa tertinggi, dunia terpukau oleh sebuah narasi yang demikian murni. Di saat para pejabat lama sibuk memoles anak pinak mereka dengan saham perusahaan tambang atau konsesi hutan yang berbau anyir korupsi, keluarga Sang Paduka justru menampilkan pemandangan yang amat kontras, hampir mirip fragmen asketis dari kitab suci kuno.
Anak sulungnya, Bagas, memilih takdir yang sangat membumi: berjualan Kue Dadar Berlapis di emperan kota pinggiran bernama Surakerta. Kue dadar itu diberi nama “Dadar Perkasa”. Saban hari, media massa sekuler maupun relijius mewartakan bagaimana pemuda bertampang lempeng itu dengan telaten melipat adonan telur dan tepung, menaburinya dengan cokelat butir dan keju parut, tanpa sedikit pun memanfaatkan fasilitas pengawalan ketat atau memo sakti dari sang ayah yang sudah duduk di singgasana tertinggi negara.
Tak lama berselang, anak bungsunya yang lebih jenaka dan gemar berseloroh di ranah digital, sebut saja namanya Kresna, meluncurkan lini bisnis yang tak kalah bersahaja: “Pisang Salai Renyah”. Kresna menjelajah dari satu ruko ke ruko lain, menggoreng pisang mentah yang dicelup tepung manis, lalu mengemasnya dalam kotak kuning mentereng.
Bagi publik Negeri Gemah Ripah yang merindukan kesucian moral, fenomena Dadar Perkasa dan Pisang Salai Renyah adalah oase di tengah gurun feodalisme yang gersang. Sang Paduka Mulia dengan lihai menjadikan wajan kue dadar dan boks pisang goreng ini sebagai tameng utama melawan tuduhan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). “Lihatlah anak-anak saya,” ujar Sang Paduka dalam berbagai pidato kenegaraan yang disiarkan ke seantero negeri dengan suara bergetar penuh kebersahajaan. “Mereka tidak meminta proyek negara. Mereka tidak ikut tender jalan tol. Mereka hanya jualan makanan remeh-temeh. Kalau tidak laku, ya mereka rugi sendiri.”
Narasi itu bekerja bagai sihir putih. Rakyat terharu. Para pengamat politik memuji setinggi langit, menyebutnya era baru genetika politik bersih. Wajan dadar dan gerobak pisang itu berhasil mengaburkan pandangan jutaan pasang mata dari konsolidasi kekuasaan yang diam-diam ditenun di balik kelambu istana yang anggun.
Namun, sebagaimana hukum alam yang berlaku pada adonan kue, jika ragi politik dimasukkan terlalu banyak, ia akan mengembang melampaui batas kewajaran wadahnya.
Memasuki periode kedua kekuasaan Sang Paduka, sebuah pergeseran tektonik terjadi tanpa kepulan asap. Sesuatu yang awalnya tampak sebagai bisnis kuliner yang lugu tiba-tiba bertransformasi menjadi mesin peluncur politik dengan daya dorong hidrolik yang tak masuk akal sehat. Bagas, sang maestro kue dadar yang tadinya mengaku emoh bersentuhan dengan dunia politik yang kotor, mendadak mendaftarkan diri sebagai calon wali kota di Surakerta, kota yang persis pernah dipimpin ayahnya. Jalannya mulus bak jalan tol yang baru diresmikan. Aturan partai yang sekian lama mengikat para kader senior ditekuk sedemikian rupa demi memberi karpet merah bagi sang pangeran kuliner.
Tidak berhenti di sana, beberapa tahun kemudian, ketika mahkamah tertinggi negeri, yang kebetulan diketuai ipar Sang Paduka sendiri, mengubah ketentuan batas usia calon pemimpin tertinggi lewat ketukan palu yang menggegerkan langit, Bagas melesat menjadi Wakil Pemimpin Agung Negeri Gemah Ripah. Publik terperangah. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang rekam jejaknya hanya melipat kue dadar dan memimpin kota kecil selama separuh periode bisa memegang kendali atas ratusan juta jiwa?
Sementara itu, Kresna sang penjual pisang salai tak mau kalah dalam sirkus kekuasaan ini. Hanya dua hari setelah resmi mengenakan seragam sebuah partai kecil yang mengklaim diri sebagai wadah kaum muda progresif, ia langsung ditunjuk menjadi Ketua Umum. Dua hari! Sebuah rekor yang membuat para aktivis kawakan, yang puluhan tahun mimisan di jalanan menuntut reformasi, hanya bisa tersenyum getir di pojok warung kopi. Kresna kini bukan lagi sekadar pemuda jenaka yang mengaduk tepung pisang, melainkan pialang politik yang memegang kendali atas arah koalisi nasional.
Gurita ini belum lengkap tanpa menyebut sang menantu, Baskoro. Tanpa perlu bersusah payah merangkak dari hierarki terbawah, Baskoro yang berlatar belakang pengusaha muda langsung dipasang dan dimenangkan dalam kontestasi kursi Gubernur di Wilayah Pesisir Utara, sebuah provinsi strategis yang kaya sumber daya alam dan pelabuhan dagang internasional.
Dalam sekejap mata, silsilah keluarga yang dulu dipuja karena “hanya berbisnis remeh-temeh” telah berubah menjadi dinasti politik paling perkasa dalam sejarah modern Negeri Gemah Ripah. Peta kekuasaan negara kini tak ubahnya ruang makan keluarga di hari raya: semua kursi penting diisi oleh darah daging yang sama.
Di balik gegap gempita pelantikan demi pelantikan, sekelompok intelektual dan begawan hukum di universitas-universitas mulai mencium bau sangit yang bukan berasal dari kue dadar gosong. Mereka mulai menelisik papan komersial Dadar Perkasa dan Pisang Salai Renyah yang dulu menjamur di setiap sudut kota besar.
Aneh bin ajaib, seiring melejitnya karier politik para pemiliknya, gerai-gerai makanan itu justru bertumbangan satu demi satu bagai daun kering di musim rontok. Ruko-ruko yang dulu megah dengan plang kuning dan wangi margarin kini kosong melompong, menyisakan debu dan jaring laba-laba. Jika ditinjau dari kacamata ilmu akuntansi formal maupun logika bisnis murni, waralaba kuliner itu jelas mengalami kebangkrutan massal. Logikanya, sang pemilik semestinya pening memikirkan utang bank atau merugi miliaran keping emas.
Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan anomali yang membuat para ekonom mengurut dada. Di saat gerai-gerainya mati suri dan tak jelas lagi rimbanya, pundi-pundi kekayaan Bagas dan Kresna justru menggelembung dalam laporan resmi kekayaan pejabat negara. Dana segar terus mengalir, likuiditas mereka tetap kokoh, dan kemampuan mereka mendanai gerakan politik, logistik kampanye, hingga akomodasi barisan relawan pendukung berseragam sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda paceklik.
Dari sinilah muncul bisik-bisik gelap di kalangan analis intelijen keuangan, sebuah hipotesis yang ditulis dengan tinta tak terlihat di atas meja-meja diskusi tersembunyi. Apakah mungkin wajan kue dadar dan boks pisang goreng itu sejak awal tidak pernah diposisikan sebagai unit usaha yang murni mencari laba dari perut rakyat? Apakah semua tepung, telur, cokelat, dan pisang itu hanyalah panggung sandiwara, sarana kamuflase pencucian reputasi sekaligus instrumen penampung modal cair berskala raksasa?
Dalam skenario yang dicurigai para kritikus itu, kedai-kedai kuliner remeh tersebut berfungsi bagai lubang hitam yang siap menerima suntikan modal dari para cukong, oligarki tambang, dan pemilik modal besar yang ingin menanam saham politik jangka panjang pada Sang Paduka Mulia. Ketika uang ratusan miliar dialirkan dengan dalih “investasi waralaba”, “pembelian saham minoritas anak Sang Paduka”, atau “dana ekspansi korporasi kuliner”, secara hukum formal semuanya tampak legal, bersih, dan jauh dari jerat delik penyuapan. Siapa yang bisa menyalahkan seorang konglomerat yang tertarik membeli saham perusahaan kue dadar milik putra Sang Paduka yang sedang naik daun?
Uang raksasa yang masuk lewat pintu belakang toko kue inilah yang kemudian menjelma amunisi perang politik yang sesungguhnya. Ia membiayai baliho raksasa yang memenuhi jalanan, membayar ribuan pendengung digital di jagat maya untuk memuji dinasti, menyewa helikopter kampanye, hingga memastikan isi amplop sembako yang dibagikan menjelang hari pencoblosan tetap tebal. Kue dadar dan pisang goreng tidak pernah dimaksudkan untuk mengenyangkan perut rakyat, melainkan untuk mengenyangkan nafsu berkuasa yang tak pernah mengenal kata cukup.
Kini Sang Paduka Mulia bersiap meletakkan jabatannya secara formal, namun warisannya telah tertanam kokoh melalui anak dan menantunya yang mencengkeram struktur tertinggi negara. Rakyat Negeri Gemah Ripah masih banyak yang termangu di depan etalase toko dadar dan pisang yang telah tutup, mencoba mencerna bagaimana sebuah dongeng tentang kesederhanaan anak bangsa bisa berakhir menjadi tragedi pembajakan demokrasi yang paling rapi, paling legal, dan paling sunyi.
***
