Di negeri ini, ada sebuah kursi yang begitu dihormati: kursi mantan presiden. Kursi itu mestinya diduduki oleh para negarawan yang sudah selesai bertarung, lalu menanggalkan pedang, mengganti baju perang dengan jubah kebesaran berwarna teduh. Seorang mantan presiden idealnya adalah oase di tengah riuh politik; ia menjadi penjaga gawang moral, tempat rakyat menengadah mencari teladan kesahajaan. Tapi tunggu dulu—sepertinya naskah ideal itu sobek di salah satu halamannya. Masuklah Sang Mantan, tokoh yang menolak menjadi bisu, yang justru memekik lantang: “Saya belum selesai!”
Sang Mantan ini bukan sembarang mantan. Ia mantan yang melawan kodrat. Jika mantan biasanya merajut kenangan, merawat cucu, menulis memoar, atau sesekali diundang seminar internasional untuk berbicara soal demokrasi dan lingkungan, Sang Mantan justru membuka kembali peti perang. Pedang yang dulu disimpan di museum kepresidenan, kini diasah lagi. Sasaran berikutnya: Pemilu 2029. Dan yang bikin geleng-geleng, ia memilih kendaraan perang yang ramping, kecil, dan ceplas-ceplos bernama Gajah. Sebuah partai yang dulu katanya didirikan anak-anak muda idealis, kini di atas pundaknya Sang Mantan naik dengan gagah, bak jenderal tua yang merangsek masuk ke barisan kadet.
Maka jadilah sebuah pertunjukan satire yang lebih kocak daripada drama politik di televisi. Seorang yang pernah bertakhta di istana, yang sewaktu menjabat selalu didengungkan sebagai “bapak bangsa”, tiba-tiba rajin muncul di acara-acara partai. Alih-alih menulis buku tentang kebijaksanaan, Sang Mantan malah menulis caption penyemangat untuk kader Gajah. Alih-alih menjadi payung bagi semua golongan, ia membuka payung hanya untuk satu warna partai. Sungguh sebuah contoh kenegarawanan yang dibalik seperti kaos kaki: bagian bersihnya di dalam, bagian kotornya di luar.
Bukankah ia sudah dua kali menjadi panglima tertinggi? Tapi rupanya bagi Sang Mantan, pensiun adalah kata yang lebih pantas disematkan pada pegawai negeri biasa, bukan pada gladiator abadi. Ia menolak menjadi negarawan, lebih memilih menjadi jagoan partai. Ia menolak dikenang sebagai Bapak, lebih suka dipanggil “Sang Pejuang 2029”. Mungkin ia lupa, gelar “Sang” itu hanya awet di cerita wayang. Di dunia nyata, terlalu banyak “Sang” bisa mengundang gelak tawa.
Para pengamat politik mengernyitkan dahi. “Ini sudah melampaui batas kepatutan,” kata mereka. “Mantan presiden itu ibarat wasit yang sudah tiup peluit panjang, lalu tiba-tiba ikut nendang bola ke gawang.” Tapi Sang Mantang tenang saja. Dengan senyum khasnya, ia seakan berujar, “Bukankah melawan itu indah?” Dan memang, sanggahan apa pun akan ditangkis dengan alasan klasik: ini kan negara demokrasi, semua warga negara punya hak politik. Betul. Tapi ada yang terlupa: hak tidak selalu sama dengan kepantasan. Ada adab, ada semacam gentleman’s agreement tak tertulis bahwa seorang mantan presiden seharusnya berdiri di atas semua golongan, bukan mengepalai salah satu golongan untuk perang berikutnya.
Maka, di tengah hingar-bingar persiapan tempur 2029, rakyat hanya bisa menggeleng-geleng. Kita menyaksikan Sang Mantang berubah menjadi semacam gladiator sepuh yang kembali masuk Colosseum politik, dengan spanduk Gajah di tangan, sambil berteriak: “Aku belum tamat! Pertempuran sesungguhnya baru dimulai!” Di tribun penonton, para negarawan sejati—baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada—hanya bisa menghela napas panjang. Sejarah memang sering mencatat ironi: semakin keras seseorang berusaha dikenang sebagai raja, semakin lucu ia terlihat di mata para pencatat zaman.
Duhai Sang Mantan, bukankah sebentar lagi lembar memoar bisa ditulis dengan tinta emas? Sayangnya, kau lebih memilih menulisnya dengan spidol permanen di kaus partai. Selamat bertempur, Sang Mantang. Semoga panggung sandiwara ini cukup menghibur—setidaknya sampai 2029 nanti.
